Terkini

Ingin upgrade skill tanpa ribet? Temukan kelas seru dan materi lengkap hanya di YukBelajar.com. Mulai langkah suksesmu hari ini! • Mau lulus? Latih dirimu dengan ribuan soal akurat di tryout.id

Politik

Miangas Mengeluh, Sahrin Hamid Temukan Infrastruktur Rusak hingga Dokter Tak Ada

Miangas Mengeluh, Sahrin Hamid Temukan Infrastruktur Rusak hingga Dokter Tak Ada
0c1ca3a3e6819eb3.jpg (Foto: BeritaOpini/Dokumentasi)
Editor

Editor

Minggu, 15 Februari 2026 | 23:43 WIB

MIANGAS — Kondisi wilayah perbatasan kembali menjadi sorotan. Ketua Umum Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid, menyerap langsung keluhan warga saat berdialog dengan tokoh adat dan masyarakat Miangas di Pendopo Miangas, Sabtu (13/2/2026) malam.

Dalam pertemuan yang dihadiri Camat Miangas dan perwakilan kepolisian itu, warga menyampaikan berbagai persoalan mendasar yang mereka hadapi, mulai dari akses transportasi yang terputus, fasilitas negara yang rusak, hingga layanan kesehatan yang tidak memadai.

“Kami datang untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat di pulau terluar Indonesia,” kata Sahrin.

Tokoh adat Miangas, Petrus, menyoroti tidak adanya layanan feri ke Miangas dalam setahun terakhir. Kondisi tersebut dinilai menghambat mobilitas warga dan distribusi logistik.

Masalah kesehatan menjadi keluhan paling serius. Tokoh masyarakat, Ibu Laling, menyampaikan bahwa Miangas sudah hampir dua tahun tanpa dokter.

“Puskesmas ada, tetapi tidak ada dokter dan obat-obatan sangat terbatas. Warga kesulitan mendapatkan layanan kesehatan,” ujarnya.

Saat melakukan peninjauan lapangan pada Sabtu (14/2/2026), Sahrin menemukan sejumlah fasilitas negara dalam kondisi memprihatinkan. Kantor pemerintahan terlihat rusak, pagar fasilitas umum copot, dan papan nama instansi tidak terurus.

Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan kurangnya perhatian terhadap wilayah perbatasan yang seharusnya menjadi prioritas pembangunan.

Selain itu, warga Miangas juga mengeluhkan regulasi perdagangan lintas batas Indonesia–Filipina yang dinilai membatasi aktivitas ekonomi masyarakat. Saat ini, batas barang yang dapat dibawa dalam aktivitas perdagangan hanya sebesar USD250.

Masyarakat berharap pemerintah meninjau kembali kesepakatan tersebut agar perdagangan lintas batas dapat berjalan lebih optimal.

“Kami melihat langsung kondisi di Miangas. Wilayah perbatasan membutuhkan perhatian nyata dari pemerintah pusat,” tegas Sahrin.

Kunjungan ke Miangas merupakan bagian dari rangkaian perjalanan Sahrin setelah sebelumnya mengunjungi Merauke, Papua, dan Manado, Sulawesi Utara, untuk melihat langsung kondisi wilayah terluar Indonesia.

Ia menegaskan bahwa aspirasi masyarakat Miangas akan menjadi bagian dari perjuangan Gerakan Rakyat dalam mendorong pemerataan pembangunan di wilayah perbatasan.

“Miangas adalah garda terdepan Indonesia. Warganya tidak boleh tertinggal,” pungkasnya.

Baca Juga